Listrik Hijau Indonesia–Singapura: Danantara, 3,4 GW, dan Harga yang alot

Pertemuan Prabowo–Wong pada 6 Juli 2026 di Istana Merdeka menghasilkan 26 perjanjian bilateral — dari dagang hingga siber. Tetapi satu butir menonjol sebagai taruhan dekade: perdagangan listrik hijau lintas batas Indonesia–Singapura, dengan target minimal 3,4 gigawatt (GW) listrik rendah karbon mengalir ke kota Singa pada 2035.

Dua bulan berlalu, kabelnya belum dibentangkan — negosiasi harga masih alot. Justru di situlah cerita menariknya: bagaimana dua negara bertetangga merundingkan harga sebuah masa depan bersama. Berikut bedah status, ganjalan, dan taruhannya — merujuk pada Reuters, Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) Singapura, Antara, dan siaran pers resmi Danantara.

Apa yang Disepakati: 26 Perjanjian, Danantara di Garis Depan

Paket Juli itu berlapis. Di level antar-pemerintah (18 dari 26 perjanjian), ada peta jalan perdagangan listrik lintas batas (CBET). Di level bisnis (8 perjanjian), Danantara — sovereign wealth fund Indonesia — ditunjuk memimpin implementasi lewat lengan investasinya: MoU dengan Keppel Electric dan Sembcorp Utilities untuk penjajakan pembelian, MoU dengan Singapore Energy Interconnections (SGEI, perusahaan yang ditunjuk pemerintah Singapura mengurus interkoneksi) untuk aspek komersial-teknis, plus peta jalan bersama MTI Singapura.

Skemanya bukan sekadar jual-beli setrum. Tiga MoU energi tahun sebelumnya menjadi fondasi: ekspor listrik hijau, kawasan industri hijau di Indonesia, dan kerja sama carbon capture and storage (CCS). Sebelum elektron pertama mengalir, kedua pemerintah juga harus merampungkan kerangka Sertifikat Energi Terbarukan (REC) lintas batas yang selaras standar internasional — urusan akuntansi karbon yang menentukan apakah listrik ini diakui “hijau” di pasar global.

Pihak	Peran
Danantara	Pemimpin implementasi sisi Indonesia
Keppel Electric, Sembcorp	Penjajakan pembelian (offtake)
SGEI	Pengembang interkoneksi sisi Singapura
MTI Singapura + Danantara	Peta jalan negosiasi dan implementasi

Ganjalan Harga: Tarif di Tangan Pemerintah dan Win-Win yang Alot

Satu-satunya isu tersisa, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai pertemuan: harga. Regulasi Indonesia menempatkan tarif listrik di tangan pemerintah — sehingga negosiasi bukan sekadar tawar-menawar korporasi, melainkan diplomasi ekonomi. “I think there will be a breakthrough soon. We want everybody to reap the benefits, reaching a win-win solution for both,” kata Bahlil kepada Reuters. Antara mengutip penegasannya: kerja sama harus saling menguntungkan, dan titik temu diyakini segera tercapai.

Posisi Jakarta masuk akal dibaca dari datanya: Singapura per Agustus 2026 telah memberi persetujuan bersyarat ke 13 proyek (total 9,25 GW) dari lima negara — Australia, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Vietnam — dan enam proyek Indonesia sudah naik kelas ke izin bersyarat tahap lanjut. Artinya Indonesia bersaing dengan empat negara lain memperebutkan porsi 6 GW target impor Singapura 2035. Harga yang terlalu murah menggerus nilai tambah domestik; terlalu mahal membuat Singapura berpaling ke kandidat lain. Di titik inilah “win-win” diuji sebagai aritmetika, bukan retorika.

Untungnya bagi Indonesia: Industri Hijau, Bukan Sekadar Jualan Setrum

Pemerintah menegaskan proyek ini bukan soal mengekspor elektron mentah. Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebutnya kapasitas pembangkitan baru dan tambahan — berbeda dari pasokan domestik — yang menjadi katalis industrialisasi hijau: kawasan industri hijau, lapangan kerja bernilai tambah, dan posisi Indonesia sebagai poros energi bersih kawasan.

Logikanya menyambung dengan program 100 GWp surya: kapasitas baru yang dibangun untuk ekspor sekaligus memperdalam basis manufaktur hijau domestik. “We believe such a project is a win-win for both countries,” kata PM Lawrence Wong — dan dari sisi Jakarta, “win” itu diukur dari pabrik dan pekerjaan yang tumbuh di dalam negeri, bukan dari megawatt yang menyeberangi selat.

Batu Uji ASEAN Power Grid: Dari Ambisi Puluhan Tahun ke Kabel Pertama

Makna terbesarnya melampaui bilateral. ASEAN Power Grid — visi interkoneksi kelistrikan Asia Tenggara — telah menjadi ambisi puluhan tahun yang lambat terwujud; proyek percontohan empat negara (LTMS-PIP) membuktikan konsepnya bisa jalan. Analis yang dikutip South China Morning Post menilai kerja sama Indonesia–Singapura bisa menjadi kasus uji praktis pertama yang membawa visi itu dari dokumen ke kabel.

Ujiannya berlapis: harga yang disepakati, REC lintas batas yang diakui, dan kerangka regulasi kedua negara yang sinkron sebelum dekade ini berakhir. Bila ketiganya lolos, kabel bawah laut ini bukan sekadar infrastruktur — melainkan preseden bahwa dekarbonisasi kawasan dan pertumbuhan ekonomi bernilai tinggi bisa terjadi bersamaan. Bila gagal di harga, ia menjadi pelajaran mahal tentang batas retorika win-win.